Agama Membentuk Karakter Bangsa

SITUASI yang terjadi di Indonesia saat ini, bisa jadi, merupakan bagian dari tesis Samuel P. Huntington tentang benturan peradaban (The clash of civilization). Jika di masa lalu, konflik terjadi berdasarkan peta ideoligis, Barat dan Timur, namun setelah perang dingin berakhir, perbenturan terjadi berdasarkan peta peradaban dunia. Secara garis besar ada delapan peradaban dunia yang potensial saling berbenturan, yakni Barat, Konfusius, Jepang, Islam, Hindu, Slavik, Ortodoks, Amerika Latin, dan Afrika. Namun potensi konflik yang paling besar adalah perbenturan antara Barat dan koalisi Islam-Konfusius.

Bahwa Indonesia setelah dipimpin oleh rezim otoriter selama 32 tahun kemudian terempas ke tubir jurang kebangkrutan, memang iya. Namun, itu terjadi sejak tahun 1997-an atau akhir abad ke-20 di mana ketika itu Presiden Soeharto semakin kentara keberpihakannya kepada Islam. Padahal sebelumnya, Indonesia dipuji-puji sebagai emerging force di Asia dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat menakjubkan bersama Korea Selatan. Ekonomi negeri ini hancur setelah George Soros bermain valas, sehingga membenamkan rupiah sampai nilai terendah Rp 16.000,00/dolar AS. Padahal, ketika itu pemerintah bersama swasta sedang jatuh tempo untuk membayar utang-utang luar negari kepada para donatur. Itulah sebabnya, Indonesia kemudian menyerah kepada International Monetery Fund (IMF).

Penyerahan masalah ekonomi Indonesia kepada IMF, bisa jadi merupakan bagian dari skenario Barat dalam melakukan perbenturan peradaban dengan Islam. Sebab, bagaimanapun, Indonesia merupakan negara yang sangat besar dengan jumlah umat Islam terbanyak. Itulah sebabnya, Huntington dituduh bukan sekadar futurolog, melainkan seorang provokator yang memanas-manasi Barat untuk melakukan perbenturan peradaban.

Perbenturan Barat dengan Islam dilakukan secara fisik maupun secara moral. Penyerangan AS yang dibantu Inggris, Australia, dan mitra koalisi lainnya ke Irak merupakan ekspresi perbenturan fisik. Konflik ini bisa jadi merembet ke Iran dan Suriah, serta negara-negara Islam lain yang dinilai membandel kepada Barat.

Sedangkan perang secara moral dilakukan terhadap Indonesia. Proses utang-piutang Indonesia dengan para donatur yang sebagian besar dari negara-negara Barat bukan tanpa skenario jangka panjang. Para donatur juga bukannya tidak tahu adanyanya korupsi dan kolusi dalam penggunaan dana mereka. Bisa jadi, mereka justru memfasilitasi para pejabat untuk mengorupsi dana pinjaman mereka. Perang dilakukan dengan cara pembusukan para pejabat melalui korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Nama Indonesia sebagai negara Timur yang dikenal sangat religius pun runtuh. Kegiatan ritual siang-malam tidak cukup untuk menutupi aib sebagai negara paling korup di dunia. Bahkan secara finansial, negeri ini selalu mengalami defisit anggaran, sehingga mau tidak mau harus terus berutang kepada IMF untuk menutupi utang-utang yang menggunung sebelumnya. Ya, Indonesia kini telah kalah secara moral, dan hancur mental keagamaannya akibat KKN. Nilai-nilai yang bersifat kebendaan dan hedonistis menjadi panglima, sedangkan nilai-nilai religius yang menjadi kebanggaan selama ini, justru semakin ditinggalkan. Itulah inti kebangkrutan negeri ini yang semakin lama justru semakin parah.

Pendidikan karakter bangsa yang didasarkan atas nilai-nilai religius saat ini sangat penting. Berbagai studi tentang pengajaran agama yang efektif amat diperlukan untuk mengembalikan semangat juang asli bangsa ini kepada semangat pengabdian kepada Tuhan, bukan mengabdi kepada materi. Itulah sebabnya, mempelajari agama dan nilai-nilai moral menjadi relevan. Bangsa ini perlu disemangati untuk kembali meraih karakternya sebagai bangsa yang religius, adil, dan makmur. Kita perlu menyerukan kembali pernyataan Presiden I RI Ir. Soekarno tentang nation character building. Membangun kembali karakter bangsa.

Andil agama

Agama sangat kuat dan memiliki andil besar dalam proses pembentukan karakter seseorang, jika agama tersebut diajarkan secara benar. Tak ada yang membantah, terdapat hubungan positif antara agama dan pembentukan karakter yang baik. Yang sering menjadi persoalan dan lelucon adalah sering terjadi tak adanya hubungan antara orang yang pengetahuan agamanya baik (secara kognitif) dengan perilakunya sehari-hari.

Peran agama dalam proses membentuk karakter bangsa, adalah menjadikan moral agama menjadi pemimpin dalam kehidupan bangsa tersebut sehari-hari. Sergiovanni (1992) mengemukakan, kepemimpinan moral jauh lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan kepemimpinan tradisional. Sebab, jika moral telah menjadi pemimpin dalam setiap individu, seseorang itu akan melakukan yang terbaik, baik ada yang mengawasi atau tidak. Sebab, yang mengawasi adalah moral itu sendiri yang dalam dirinya menjadi pemimpin.

Seseorang yang menjadikan moral agama sebagai pemimpin, maka ajaran agama akan menjadi petunjuk dalam setiap perilakunya. Mereka tidak perlu pengawasan secara fisik, sebagaimana para mandor mengawasi para buruh bekerja, melainkan dalam setiap dirinya sudah ada "pengawas". Dalam ajaran Islam, "para pengawas" itu disebut dengan malaikat pencatat amal yang diyakini senantiasa mencatat perbuatan setiap manusia yang disebut Malaikat Raqib dan Atid. Dengan kepemimpinan moral seperti itu, setiap orang yang beragama dengan sendirinya akan berbuat yang terbaik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Emile Durkheim (1925), misalnya, mengemukakan, bagaimanapun, moral senantiasa krusial, baik dilihat secara teori maupun praktik. Secara teoretis, moral merupakan sistem intrinsik ketahanan manusia dalam hubungan dengan orang lain, dalam soal ini termasuk kemampuan memaksa diri untuk berperilaku dan berbuat baik, sehingga pada akhirnya menciptakan situasi yang kondusif bagi terciptanya kesatuan masyarakat. Sementara secara praktis, moralitas merupakan syarat mutlak terciptanya suatu bangsa yang sehat, bahkan menjadi tidak bisa dinafikan jika bangsa itu ingin survive.

Itulah sebabnya, jika suatu bangsa menjadikan agama sebagai sumber moral, maka jalan hidup bangsa tersebut akan lurus. Bahkan dalam Islam, suatu bangsa yang beriman dan bertakwa, maka Tuhan menjamin negeri itu mendapatkan kemakmuran dan kejayaan. "Jika sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya," firman Allah dalam Alquran Surat Al-A'raf, 7:96.

Sayangnya, agama belum menjadi inspirasi moral di negeri ini. Bahkan, moral secara umum belum menjadi pemimpin bagi sebagian besar anak bangsa termasuk para pemimpin. Itulah sebabnya, kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) tetap merajalela. Mereka tidak memiliki kendali secara intrinsik yang mampu menolak saat akan mengambil uang rakyat demi kepentingan diri sendiri dan kelompok.

Pembentukan moral bangsa yang dilandasi kepercayaan keagamaan sebagaimana yang selama ini kita banggakan sebagai bangsa yang religius, perlu kembali digaungkan. Semangat pendiri bangsa (founding father) Ir. Soekarno untuk membangun karakter bangsa (nation character building) saat ini justru sangat relevan untuk menyelamatkan negeri ini dari malapetaka. Dengan pembangunan karakter bangsa yang berlandaskan agama, pada gilirannya kita mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negara-negara dan bangsa-bangsa lain.(Wakhudin)

Pemilu Presiden 2009

KRESNA gelisah menyaksikan Setiaki, adiknya, semakin terpojok saat duel maut di Medan Kurusetra melawan Burisrawa dalam Perang Baratayuda. Beberapa pukulan menghantam rahang Setiaki. Saat terhuyung, Burisrawa mengejar Setiaki dan berhasil mengunci leher si jagoan Pandawa itu, sehingga Setiaki tak bisa bernapas. Sesungguhnya hanya dengan sekali putaran, leher satria Garbaruji itu bisa patah. Tapi Burisrawa tidak ingin segera membunuhnya. Jago Kurawa itu ingin menyaksikan Setiaki mengaduh kesakitan. Itulah sebabnya, Burisrawa kemudian menyiksa Setiaki.
Melihat posisi yang lemah, Kresna ingin membantu Setiaki. Tapi aturan main tak mengizinkannya. Sebab, tak seorang pun boleh membantu orang yang berduel satu lawan satu. Di tengah kekalutannya, Kresna melihat Arjuna terduduk lemas di bawah pohon. Penengah Pendawa ini sedang mengalami strs berat, karena dua anaknya --Raden Irawan dan Raden Abimanyu-- tewas dalam perang Baratayuda ini. Kresna pun mendekat, tapi Arjuna tetap bergeming.
Meski demikian, Kresna terus menggoda dan menyatakan bahwa seluruh kesaktian Arjuna telah sirna akibat tekanan jiwa yang begitu dahsyat. Menyadari ucapan Kresna, Arjuna pun bangkit. Ia tidak ingin semua keterampilan berperangnya hilang dengan begitu mudah. Ia tertantang ingin membuktikannya. Melihat perubahan sikap Arjuna, Kresna semakin menggodanya. Ia ingin mengetes kemampuan arjuna dalam memanah.
Arjuna tergoda. Maka Kresna mengambil sehelai rambut dan Arjuna diminta memanahnya menggunakan Pasupati. Arjuna pun berhasil tepat mengenai sasaran. Meskipun secara lahiriah Arjuna memanah sehelai rambut, Kresna sesungguhnya mengarahkan anak panah Arjuna itu ke tengah Medan Kurusetra. Anak panah itu tepat mengenai pundak Burisrawa yang sedang mengunci leher Setiaki.
Seketika, anak sulung Prabu Salya ini menjerit kesakitan akibat tangannya nyaris putus. Saat itulah Setiaki terlepas dari kuncian tangan Burisrawa. Bahkan ia kemudian bangkit dan membunuh Burisrawa dalam sekali pukulan. Setiaki hampir saja bersikap jumawa dan sombong, karena berhasil membunuh musuhnya. Tapi ia kemudian pergi tanpa bicara sepatah kata pun setelah diberi tahu oleh Kresna apa yang sesungguhnya terjadi.
Peristiwa tewasnya Burisrawa dapat terjadi dalam Pemilu Presiden 8 Juli 2009 ini. Kandidat yang sejak pemilu legislatif berada di atas angin bisa jadi gagal memenangi pemilu akibat tidak terampil memainkan isu. Bahkan, isu yang dikembangkan tim suksesnya dalam beberapa kasus menyebabkan kontraproduktif.
Lawan politiknya sesungguhnya memiliki tingkat elektabilitas yang rendah. Namun ia mempunyai banyak "Kresna" yang memiliki jam terbang tinggi dalam memainkan isu. Berbagai isu dilepaskan untuk menggoda lawan, dari mulai soal neoliberalisme, istri capres dan cawapres yang tidak berjilbab. Terakhir yangs cukup dahsyat adalah isu daftar pemilih tetap (DPT) yang boleh menggunakan kartu tanda penduduk (KTP) dan paspor sebagai alat bukti boleh memilih.
Apakah gaya Kresna ini ampuh dimainkan dalam perang "Baratayuda" Pilpres 2009 ini? Ternyata tidak. Otak Kresna hanya dapat dicerna oleh 10% masyarakat pemilih. Kata koran Kompas, pemilih Kresna hanya kaum rasional yang berada di perkotaan. Sedangkan selebihnya yang berada di perdesaan cukup menelan isu berdasarkan image. Bayangan bahwa seseorang bersikap tenang, mengayomi, dan seterusnya. Tapi apa pun hasilnya, selamat untuk pemenang. (Wakhudin/"PR")***

Citra Partai Politik Islam Dipertaruhkan

PROSES pencalonan presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2009 melahirkan citra buruk bagi partai politik ataupun politisi muslim. Puncaknya, sikap agresif partai Islam --Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)-- terhadap mitra koalisinya Partai Demokrat menyebabkan antipati terhadap partai dakwah itu. Partai Islam pun mendapatkan stigma plinplan, ambisius, bawel, suka ngerecoki, ribet, dan sebagainya.
Proses penentuan calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono pun dimanfaatkan lawan politiknya untuk menyudutkan partai Islam sebagai pecundang. Mereka menyoraki kegagalan partai ini sembari membenamkannya agar tidak muncul lagi.
Kiprah parpol Islam dalam Pemilu 2009 ini tak bisa dipisahkan dari Pemilu 2004. Tepatnya, politisi muslim belajar dari pahit getirnya Pemilu 2004. Saat itu, hampir semua parpol menggandeng santri agar dapat memenangi pilpres. Sebutlah, Wiranto menggandeng K.H. Salahudin Wahid, Megawati menggandeng K.H. Hasyim Muzadi, Siswono Yudhohusodo menggandeng Amien Rais. Kenyataannya, semua gagal. Yang berhasil, justru Yudhoyono yang menggandeng Jusuf Kalla. Pasangan yang tidak dikenal publik sebagai santri.
Belajar dari pengalaman itu, partai Islam dalam Pemilu 2009 tak seorang pun yang percaya diri mencalonkan sendiri calon presidennya. Mereka lebih banyak bersandar kepada Yudhoyono yang popularitasnya memang terus naik. Sikap ini merupakan ekspresi partai Islam yang realistis, sekaligus pengakuan mereka terhadap keberhasilan Yudhoyono memimpin bangsa. Apalagi, dalam kepemimpinan Yudhoyono, Komisi Pemberantasan Korupsi berhasil menggulung sejumlah kasus besar.
Sikap politisi muslim sempat terusik dengan proses pembentukan bangunan koalisi Partai Demokrat, terutama berkaitan dengan posisi Partai Golkar. Jusuf Kalla bersama DPP Partai Golkar sejak sebelum pemilu legislatif selalu meneriakkan untuk maju sebagai capres sendiri untuk menandingi Yudhoyono. Bahkan, Kalla dalam satu kesempatan menyatakan, dirinya lebih baik daripada Yudhoyono.
Sekadar menjaga konsistensi, partai Islam yang sejak awal setia mendampingi Yudhoyono tentu merasa risih jika tiba-tiba Golkar kembali merapat ke Yudhoyono lantaran perolehan suara mereka merosot dalam pemilu legislatif. Itulah sebabnya, PKS berencana keluar dari koalisi jika bangunan SBY-JK tetap dipertahankan.
Deklarasi JK-Wiranto semakin memperkokoh bangunan koalisi partai Islam dengan Partai Demokrat. Akan tetapi, saat partai Islam tidak sedikit pun meragukan Yudhoyono, tiba-tiba Partai Demokrat merangkul Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dua partai raksasa ini jika bergabung tak dapat diragukan dapat memenangi secara mutlak Pilpres 2009.
Tanpa disadari, niat PD merangkul PDIP membuat shock politisi Islam. PDIP dan partai Islam dalam banyak kasus bertentangan secara ideologis meskipun dalam beberapa kasus menyangkut sosial politik sering sejalan dan senapas. Sikap PD yang sempat bermesraan dengan PDIP menyebabkan partai Islam tak bisa berkutik. Mati kutu.
Pada waktu yang bersamaan, partai Islam mendengar kabar bahwa Yudhoyono akan mengangkat Boediono sebagai pendamping dalam Pilpres 2009. Maka, PKS, PAN, dan PPP tidak dapat memilih isu yang dijadikan alasan untuk mengekspresikan kemarahan mereka kepada Yudhoyono. Mereka mengekspresikan kejengkelannya dengan menolak Boediono. Padahal, sejatinya, isu besarnya, mereka tidak bersedia berada dalam satu wadah koalisi dengan PDIP.
Seiring dengan sikap PDIP yang keukeuh mencalonkan Megawati Soekarnoputri sebagai presiden, sesungguhnya kemarahan partai Islam telah mereda. Namun, sayangnya, isu yang diekspresikan soal penolakan terhadap Boediono. Alasan formalnya, komunikasi yang dilakukan PD dengan mitra koalisinya tidak beres. Sebagian tuduhan adalah Boediono beraliran ekonomi neoliberalisme ala Amerika Serikat.
Seiring dengan dinamika ini, maka runyamlah wajah bangunan partai Islam. Kalau alasan utamanya hanya tidak suka terhadap Boediono, PKS, PAN, dan PPP sebetulnya bisa keluar dari koalisi Partai Demokrat. Meskpun hanya memiliki waktu dalam hitungan jam, mereka bisa melakukan konsolidasi setelah mendaftar sebagai capres-cawapres.
Keluar dari barisan Partai Demokrat bisa menjadikan politisi Muslim bak pahlawan. Lagi pula, pada saat politisi nasionalis terpecah ke dalam tiga kelompok --Koalisi SBY Berbudi, JK-Win, dan Mega-Pro-- maka peluang partai Islam terbuka lebar.
Situasi ini bisa disamakan dengan Pilkada Jawa Barat, ketika Ahmad Heryawan mampu memenangi pemilu gubernur. Sebab, peta kekuatan politik Indonesia sampai saat ini belum berubah nasionalis dan agamis. Kaum nasionalis berjumlah sekitar 60 persen dan agamis 40 persen. Pada saat nasionalis terpecah ke dalam tiga blok, maka partai agamis berpeluang menang.
Kenyataannya, partai Islam tidak berani keluar dari koalisi Partai Demokrat. Mereka menuntut penjelasan langsung dari Yudhoyono sekadar tidak kehilangan muka saat mereka menerima Boediono sebagai calon wapres. Mereka menerima Boediono karena sejak awal partai Islam tidak mempersoalkan mantan Gubernur Bank Indonesia ini.
Hanya, dinamika politik ini meninggalkan kesan buruk pada parpol dan politisi Islam. Mereka terkesan ambisius, berebut kekuasaan melulu, pasea, dan citra buruk lainnya. Bagaimana membersihkan citra ini? Inilah pekerjaan rumah mereka yang tidak ringan. Sebab, memulihkan citra pun bagian dari dakwah. (Wakhudin/"PR")***

Wait and See

IBARAT bertinju, para kandidat calon presiden yang akan bertarung dalam Pilpres 10 Juli mendatang memiliki karakter yang berbeda. Kandidat dari Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung bertipe counter boxer. Ia jarang sekali menyerang terlebih dahulu, tetapi selalu waspada, dan segera membalas setiap serangan. Tipe ini cenderung pasif, meskipun cekatan memasukkan pukulan saat lawan baru bergerak memukul. Itulah sebabnya, Yudhoyono tidak buru-buru menentukan calon wapresnya, meskipun namanya sudah ada di tangan.
Kandidat dari Partai Golkar Jusuf Kalla berkarakter sebaliknya, fighter. Ia selalu berinisiatif melakukan serangan dengan terus mencari celah memasukkan pukulan, baik sekadar mendapatkan angka, maupun bisa meraih kemenangan knock out (KO). Karena bertipe fighter itulah, Kalla paling cepat menentukan pasangan. Wiranto termasuk calon wapres bertipe lincah yang mampu membuat inisiatif melakukan penyerangan maupun dapat bermain counter.
Petarung yang ketiga adalah "petinju" yang belum mampu melupakan "trauma" akibat kekalahan dalam pertarungan pada Pemilu 2004. Petarung tipe ini cenderung memilih dua alternatif, bertarung ulang dan menang atau tidak bertarung sama sekali. Fenomena menunjukkan, bertarung ulang dan menang semakin jauh dari jago Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini. Sebab, Pemilu 2004 menunjukkan, PDIP yang keluar sebagai pemenang papan atas saja dalam pemilu legislatif nyatanya dikalahkan calon dari partai papan tengah.
Apalagi, Partai Demokrat sekarang sudah meloncat menjadi partai papan atas, dan PDIP terus melorot, antatara posisi kedua dan ketiga. Akibat trauma kalah dalam Pemilu 2004 ditambah dengan posisi yang semakin tidak menguntungkan, jago dari PDIP terus berhitung untuk masuk ke dalam "ring" Pilpres 2009. Koalisi besar yang dibentuk antara PDIP, Partai Hanura, Partai Gerindra, dan Golkar, nyatanya telah didahului dengan pencalonan Kalla-Wiranto.
Jika Megawati juga maju sebagai calon presiden, maka niscaya koalisi besar itu dengan sendirinya menjadi koalisi kecil, karena masing-masing mengajukan calon. Maka dapat dipahami, PDIP semakin kesulitan mencari partner koalisi.
Bergabung bersama Gerindra mengajukan capres-cawapres, sesungguhnya dapat menutupi trauma PDIP dalam pertarungan Pilpres 2004 tersebut. Sebab, Ketua DPP Partai Gerindra Prabowo termasuk tokoh yang sangat energik. Ia cenderung bermain dengan tipe fighter dengan penuh inisiatif. Kampanyenya yang mengajukan program konkret mendapatkan pujian dari banyak pakar, meskipun partainya hanya masuk papan tengah. Meski demikian, mereka patut bersyukur, sebab setidaknya lolos dari parliamentary threshold.
Kalaupun dalam Pilpres 2009 ini gagal menjadi presiden, misalnya, Prabowo akan menjadi kandidat terbaik dalam Pilpres 2014. Pasangan yang ditunggu Prabowo dari PDIP sebaiknya memang tidak mundur dari Pilpres 2009. Kalaupun Megawati masih trauma melakukan rematching, ia bisa mengajukan Puan Maharani saat ini agar semakin matang menghadapi Pilpres 2014. Apa pun langkah masing-masing kandidat, setiap langkah selalu diawasi lawan. Sebab, semua wait and see, menunggu dan waspada.***

Gula

GULA rasanya manis. Sangat nikmat dan bermanfaat jika digunakan untuk mencampur minuman atau bumbu masakan dengan ukuran yang pas. Anak suka memakannya yang dikemas dalam kembang gula. Masyarakat Cirebon dan Tegal menggunakan batu gula untuk teh poci. Orang tua yang bejat moralnya suka "gula-gula", permainan wanita di antara pekerjaannya.

Masyarakat Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadikan gula sebagai lambang kesejahteraan. Kalau bertamu kepada mereka dan disuguhi minuman bergula, itu menunjukkan bahwa mereka sedang memiliki rezeki yang cukup, setidaknya cukup membeli gula. Sebagian besar masyarakat Sunda dan Jawa Barat tidak suka gula. Itulah sebabnya, teh yang disajikan saat bertamu tidak mesti terasa manis. Gula atau glukosa sangat bermanfaat untuk tubuh, khususnya untuk membentuk tenaga. Tetapi jika kadar gula di dalam darah terlalu banyak maka bisa menyebabkan sakit gula.

Demokrasi tak ubahnya gula. Paham yang memberikan kesempatan luas bagi konstituen ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi demokrasi jika diberikan kepada masyarakat terlalu besar bisa juga kontraproduktif. Kebebasan yang kebablasan bisa menggoyahkan stabilitas nasional. Dalam beberapa kasus, ketika keran demokrasi diberikan secara lebih leluasa kepada masyarakat, yang memanfaatkan lebih optimal kebebasan ini justru para penjahat, petualang, dan kaum spekulan.

Pemilu 2009 secara sistemik relatif lebih demokratis dibandingkan dengan Pemilu 2004 atau pemilu sebelumnya. Di masa lalu, calon jadi adalah calon yang menempati nomor urut awal. Sistem ini memungkinkan manipulasi oleh para pengurus partai, sehingga hanya orang yang menguasai partai yang dapat mengatur siapa yang jadi anggota legislatif. Pemilu 2009 sekarang ini memungkinkan semua caleg memenangi pemilu, selama perolehan suaranya memenuhi angka yang ditetapkan walaupun berada pada nomor urut bontot.

Meski demikian, karena semua caleg mempunyai peluang yang sama memenangi pemilu maka setiap apa pun yang terjadi di tempat pemungutan suara menjadi sangat sensitif. Jika kartu suara tercoret sedikit akibat error, misalnya, maka coretan tak sengaja pun bisa diklaim sebagai pencontrengan. Demikian pula saat penetapan suara, seberapa pun selisih suara akan menentukan apakah seorang caleg akan mendapatkan kursi atau tidak. Kebebasan ini juga memberikan celah konflik yang lebih luas, baik bagi caleg internal partai maupun caleg antarpartai.

Dapat dikatakan, Pemilu 2009 adalah ujian bagi demokrasi bangsa Indonesia. Apakah gula demokrasi yang dicampurkan dalam politik ini proporsional, sehingga hasilnya dapat direguk dengan nikmat oleh bangsa Indonesia atau bahkan sebaliknya, gula yang terlalu banyak justru memperparah sakit gula yang memang belakangan ini menyebabkan memar di beberapa bagian tubuh bangsa Indonesia.

Kedewasaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah kunci apakah gula demokrasi ini dapat dicerna dengan baik, sehingga demokrasi menjadi wahana mengantar bangsa Indonesia ke pintu gerbang kebahagiaan dan kesejahteraan. Sebaliknya, jika gula demokrasi ini hanya mendatangkan mudarat, maka semua pihak harus ikhlas melakukan evaluasi. Yang pasti, bukankah semua tidak suka menghadapi otoritarianisme? (Wakhudin/"PR")***

Agamis Versus Nasionalis

SIAPA yang akan menduduki kursi Presiden RI 2009-2014 dengan mudah dapat ditebak, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, kemenangan Partai Demokrat pada hakikatnya merupakan hadiah rakyat untuk Yudhoyono yang dinilai berhasil menciptakan stabilitas politik. Yang kini sedang menjadi pertempuran seru justru siapa yang akan mendampingi Yudhoyono meneruskan masa baktinya lima tahun mendatang, kelompok partai agamis atau nasionalis?
Memang tidak ada garis perbedaan yang tegas antara partai agamis dan nasionalis. Bahkan dapat dikatakan tidak ada, tapi kenyataannya ada. Atau sebaliknya disebut ada, tapi tidak ada yang mengaku. Sebab, politikus yang agamis sekaligus seorang nasionalis. Atau sebaliknya, tokoh nasionalis tapi bersikap saleh dan rajin beribadah.
Tulisan ini mengacu kepada anggapan tradisional bahwa partai politik di tanah air terpolarisasi ke dalam dua kelompok, agamis dan nasionalis. Disebut agamis karena konstituennya mengandalkan basis umat beragama, seperti PAN yang lebih banyak didukung warga Muhammadiyah, PKB yang dipilih kaum Nahdliyin, PKS yang di-support kaum muda Muslim dan seterusnya. 
Sedangkan partai nasionalis adalah partai yang konstituennya khas bangsa Indonesia, beragama tapi tidak bergabung dalam kelompok agama mana pun. Sebagian pakar menyebut konstituen ini dengan sebutan kaum abangan, sedangkan konsituen partai agama adalah kaum santri.
Secara tradisional juga, jumlah konstituen partai beragama berkisar 40%, sedangkan konstituen partai nasionalis sekitar 60%. Jumlah ini ternyata tidak kunjung berubah, meskipun jumlah partai politik bertambah atau berkurang, bahkan berganti baju dan berubah nama.
Mengacu kepada komunikasi politik parpol sebelum berlangsung Pemilu Legislatif, 9 April lalu, Yudhoyono mestinya berkoalisi dengan partai yang berkomitmen mendukungnya. Beberapa parpol yang kukuh bersanding adalah PKS, PKB Muhaimin Iskandar, dan PAN (meskipun sebagian bersikap oposisi).
Sedangkan Partai Golkar terlanjur declare akan mencalonkan Ketua Umumnya, Jusuf Kalla. PDI Perjuangan sejak “pagi hari” sudah menggadang calon wakil presiden yang akan mendampingi Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri. Maka, PDIP pun sibuk mematut-matut diri dengan para politikus dari partai lain untuk menghadang laju Yudhoyono.
Kini, pemilu legislatif telah berlalu. Hasil real count belum selesai dihitung, tapi hasil quick count sudah menjadi dasar penghitungan politik selanjutnya. Intinya, hasil Pemilu 2004 sama sekali berbeda dengan Pemilu 2009. Partai Demokrat keluar sebagai satu-satunya partai yang tanpa berkoalisi pun mampu mengajukan Yudhoyono sebagai calon presiden.
Maka, pertempuran siapa yang akan menjadi presiden nyaris fix, Yudhoyono. Persoalannya, siapa yang akan mendampingi dia? Politikus dari partai agamis atau nasionalis? Menilik dari komunikasi politik sebelum pemilu legislatif, maka calon wapres yang dapat mendampingi Yudhoyono adalah dari PKS, mungkin Hidayat Nurwahid. PKS merupakan partai agamis tertinggi perolehan suaranya. Di samping itu, PKS juga menjadi pendukung utama Partai Demokrat dalam Pemilu Presiden 2004. Selama proses pemerintahan SBY-JK, PKS juga tidak melakukan tindakan wanprestasi.
Persoalannya, kaum nasionalis tentu tidak rela jika Yudhoyono kemudian dikelilingi kaum agamis. Mereka khawatir, iklim politik kembali seperti ujung pemerintahan Orde Baru di mana kabinet dan parlemen bernuansa ijo royo-royo. Hasil pemilu 2009 ini tidaklah menghijaukan legislatif, tapi warna itu bisa mendominasi kabinet.
Itulah sebabnya, Partai Golkar yang semula berniat berkoalisi dengan PDI Perjuangan berada di persimpangan jalan. Sebagian rela menjilat ludahnya untuk berpisah dengan Yudhoyono dan kembali merapat ke Partai Demokrat. Namun sebagian lain terus mencari jalan agar langkahnya tetap konsisten, mandiri dari Yudhoyono.
PKS tentu tidak happy dengan langkah Golkar yang dinilai plin plan ini. Itulah sebabnya, Sekjennya Anis Matta menyatakan akan keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat jika Yudhoyono kembali berduet dengan Kalla. Jika duet SBY-JK diulang dalam Pemilu Presiden 2009 ini, maka peta politik dapat berubah. Katakanlah, PKS kemudian mengajukan capres sendiri dengan menggalang kekuatan sesama partai agamis. 
Jika PKS berhasil mengumpulkan kekuatan konstituen kaum agamis secara optimal, dia akan meraih suara 40% dalam pilpres mendatang. Jumlah ini tentu dapat menjungkirbalikkan penghitungan, terutama jika kaum nasionalis lain, dalam hal ini PDI Perjuangan, juga mengajukan calonnya sendiri. Maka, suara nasionalis yang 60% bisa terpecah ke dalam kubu Yudhoyono-Kalla dengan Megawati-10 nasionalis. Sebutlah, Megawati meraih suara minimal 20%, maka suara Yudhoyono akan mendapat 40%. Artinya, SBY-JK dan partai agamis akan meraih suara yang imbang. Baru setelah pilpres kedua, Yudhoyono dapat kembali di atas angin.
Soal calon wapres memang terpulang kepada Partai Demokrat dan Yudhoyono. Kalau mereka memilih partai agamis, maka bangunan politik nasional semakin lengkap, nasionalis didukung agamis. Tapi jika nasionalis bergabung dengan nasionalis, sementara politikus agamis termarginalkan, maka stabilitas politik 2009-2014 kembali dipertanyakan. Tapi semua terpulang kepada sang pemenang, toh semua adalah pilihan-pilihan. (Wakhudin/”PR”)***

Legawa

NAPAS Resi Bhisma sudah di tenggorokan. Panah Srikandi tepat mengenai jantungnya dalam Perang Bharatayudha. Kresna dan Pandawa lima pun mendekat, demikian pula Duryudana dan Korawa. Saat menjelang ajal, pewaris tahta Astina ini ingin istirahat di tempat yang nyaman. Maka Duryudana membawakan tempat tidur yang terbaik agar Bhisma bisa beristirahat. Tapi ditolak. Sedangkan Werkudara membawakan bekas peralatan perang seperti patahan tombak, pedang yang buntung, pecahan meriam dan sebagainya. Bhisma pun menerima pemberian Pandawa dengan senyum bahagia.
Sebelum tidur, Bhisma meminta air minum yang dapat menghilangkan rasa hausnya. Maka Korawa membawakan anggur yang paling mahal dengan aneka macam jus buah segar. Tapi lagi-lagi ditolak. Sedangkan Pandawa membawakan air bekas mencuci peralatan perang. Bhisma meminum air bekas mencuci peralatan perang itu. Bagi dia, seindah-indahnya kematian adalah orang yang mati di dalam peperangan karena membala negara. Mati di dalam peperangan ditandai dengan tidur di atas potongan senjata dan minum air bekas mencuci peralatan perang.
Bhisma sesungguhnya pewaris tahta Astina yang sah. Tapi demi kesetiaan kepada ayahnya Prabu Sentanu yang menyerahkan negara kepada anak dari istri keduanya, ia ikhlas tidak menduduki tahta itu. Tapi saat Bharatayudha pecah, ia berada di kubu Korawa, dengan alasan ia membela negara Astina. Siapa pun yang menyerang Astina, dia akan membelanya. Meskipun kalah oleh tentara wanita, Srikandi, ia tetap mati sebagai ksatria yang mulia. Pandawa maupun Korawa sama-sama menghormatinya. Kematian bagi Bhisma merupakan jalan terbaik untuk berkumpul dengan istrinya Ambika dan Ambalika yang telah menanti di pintu sorga.
Seperti Bhismalah mestinya calon anggota legislatif yang kalah dalam pemilu, 9 April 2009. Kekalahan tidak dianggap sebagai “kiamat”, akhir dari segalanya. Orang yang menghargai demokrasi akan menerima apa pun yang menjadi pilihan rakyat. Sebaliknya, meskipun mengaku sebagai orang yang demokrat, jika menafikan pilihan rakyat, dan asal menggugat, maka ia hakikatnya orang yang sesat. Demokrasi membutuhkan kedewasaan sikap, bukan asal embat.
Apa pun hasil pemilu, semua pihak harus menerimanya dengan lapang dada. Sebab, kekalahan hanyalah satu titik pandang, sebab di balik kekalahan ada kemenangan. Setidaknya, kemenangan moral. Sesungguhnya di balik siang adalah malam, di balik malam ada siang. Begitulah hakikat hidup.Yang menang tak perlu sombong dan kembang kempis hidungnya. Yang kalah dan tidak meraih suara yang cukup untuk menduduki kursi legislatif masih berhak menjadi orang yang terhormat. Caranya, bersikap jantan, mengakui kemenangan lawan. Bukan malah sumpah serapah, sembari mencari orang yang salah, nanti ujung-ujungnya mencari rumah sakit jiwa yang murah.
Bahwa dalam proses pemilu ada kesalahan dan kecurangan, itu adalah “lazim”. Semua orang boleh mempersoalkan dan mengajukan gugatan ke lembaga yang berwenang. Indonesia butuh manusia ksatria yang ikhlas dan legawa menghadapi realita. Asal berbeda dan waton sulaya selalu bagus dimainkan pelawak untuk memancing orang tertawa. Tapi peristiwa yang menyangkut hajat hidup orang banyak dan menentukan arah peradaban tak cukup diserahkan kepada para pelawak. Para ksatria harus istikamah pada darmanya, menjaga moralitas bangsa. (Wakhudin/"PR")***