SIAPA yang akan menduduki kursi Presiden RI 2009-2014 dengan mudah dapat ditebak, Susilo Bambang Yudhoyono. Sebab, kemenangan Partai Demokrat pada hakikatnya merupakan hadiah rakyat untuk Yudhoyono yang dinilai berhasil menciptakan stabilitas politik. Yang kini sedang menjadi pertempuran seru justru siapa yang akan mendampingi Yudhoyono meneruskan masa baktinya lima tahun mendatang, kelompok partai agamis atau nasionalis?
Memang tidak ada garis perbedaan yang tegas antara partai agamis dan nasionalis. Bahkan dapat dikatakan tidak ada, tapi kenyataannya ada. Atau sebaliknya disebut ada, tapi tidak ada yang mengaku. Sebab, politikus yang agamis sekaligus seorang nasionalis. Atau sebaliknya, tokoh nasionalis tapi bersikap saleh dan rajin beribadah.
Tulisan ini mengacu kepada anggapan tradisional bahwa partai politik di tanah air terpolarisasi ke dalam dua kelompok, agamis dan nasionalis. Disebut agamis karena konstituennya mengandalkan basis umat beragama, seperti PAN yang lebih banyak didukung warga Muhammadiyah, PKB yang dipilih kaum Nahdliyin, PKS yang di-support kaum muda Muslim dan seterusnya.
Sedangkan partai nasionalis adalah partai yang konstituennya khas bangsa Indonesia, beragama tapi tidak bergabung dalam kelompok agama mana pun. Sebagian pakar menyebut konstituen ini dengan sebutan kaum abangan, sedangkan konsituen partai agama adalah kaum santri.
Secara tradisional juga, jumlah konstituen partai beragama berkisar 40%, sedangkan konstituen partai nasionalis sekitar 60%. Jumlah ini ternyata tidak kunjung berubah, meskipun jumlah partai politik bertambah atau berkurang, bahkan berganti baju dan berubah nama.
Mengacu kepada komunikasi politik parpol sebelum berlangsung Pemilu Legislatif, 9 April lalu, Yudhoyono mestinya berkoalisi dengan partai yang berkomitmen mendukungnya. Beberapa parpol yang kukuh bersanding adalah PKS, PKB Muhaimin Iskandar, dan PAN (meskipun sebagian bersikap oposisi).
Sedangkan Partai Golkar terlanjur declare akan mencalonkan Ketua Umumnya, Jusuf Kalla. PDI Perjuangan sejak “pagi hari” sudah menggadang calon wakil presiden yang akan mendampingi Ketua Umumnya Megawati Soekarnoputri. Maka, PDIP pun sibuk mematut-matut diri dengan para politikus dari partai lain untuk menghadang laju Yudhoyono.
Kini, pemilu legislatif telah berlalu. Hasil real count belum selesai dihitung, tapi hasil quick count sudah menjadi dasar penghitungan politik selanjutnya. Intinya, hasil Pemilu 2004 sama sekali berbeda dengan Pemilu 2009. Partai Demokrat keluar sebagai satu-satunya partai yang tanpa berkoalisi pun mampu mengajukan Yudhoyono sebagai calon presiden.
Maka, pertempuran siapa yang akan menjadi presiden nyaris fix, Yudhoyono. Persoalannya, siapa yang akan mendampingi dia? Politikus dari partai agamis atau nasionalis? Menilik dari komunikasi politik sebelum pemilu legislatif, maka calon wapres yang dapat mendampingi Yudhoyono adalah dari PKS, mungkin Hidayat Nurwahid. PKS merupakan partai agamis tertinggi perolehan suaranya. Di samping itu, PKS juga menjadi pendukung utama Partai Demokrat dalam Pemilu Presiden 2004. Selama proses pemerintahan SBY-JK, PKS juga tidak melakukan tindakan wanprestasi.
Persoalannya, kaum nasionalis tentu tidak rela jika Yudhoyono kemudian dikelilingi kaum agamis. Mereka khawatir, iklim politik kembali seperti ujung pemerintahan Orde Baru di mana kabinet dan parlemen bernuansa ijo royo-royo. Hasil pemilu 2009 ini tidaklah menghijaukan legislatif, tapi warna itu bisa mendominasi kabinet.
Itulah sebabnya, Partai Golkar yang semula berniat berkoalisi dengan PDI Perjuangan berada di persimpangan jalan. Sebagian rela menjilat ludahnya untuk berpisah dengan Yudhoyono dan kembali merapat ke Partai Demokrat. Namun sebagian lain terus mencari jalan agar langkahnya tetap konsisten, mandiri dari Yudhoyono.
PKS tentu tidak happy dengan langkah Golkar yang dinilai plin plan ini. Itulah sebabnya, Sekjennya Anis Matta menyatakan akan keluar dari koalisi dengan Partai Demokrat jika Yudhoyono kembali berduet dengan Kalla. Jika duet SBY-JK diulang dalam Pemilu Presiden 2009 ini, maka peta politik dapat berubah. Katakanlah, PKS kemudian mengajukan capres sendiri dengan menggalang kekuatan sesama partai agamis.
Jika PKS berhasil mengumpulkan kekuatan konstituen kaum agamis secara optimal, dia akan meraih suara 40% dalam pilpres mendatang. Jumlah ini tentu dapat menjungkirbalikkan penghitungan, terutama jika kaum nasionalis lain, dalam hal ini PDI Perjuangan, juga mengajukan calonnya sendiri. Maka, suara nasionalis yang 60% bisa terpecah ke dalam kubu Yudhoyono-Kalla dengan Megawati-10 nasionalis. Sebutlah, Megawati meraih suara minimal 20%, maka suara Yudhoyono akan mendapat 40%. Artinya, SBY-JK dan partai agamis akan meraih suara yang imbang. Baru setelah pilpres kedua, Yudhoyono dapat kembali di atas angin.
Soal calon wapres memang terpulang kepada Partai Demokrat dan Yudhoyono. Kalau mereka memilih partai agamis, maka bangunan politik nasional semakin lengkap, nasionalis didukung agamis. Tapi jika nasionalis bergabung dengan nasionalis, sementara politikus agamis termarginalkan, maka stabilitas politik 2009-2014 kembali dipertanyakan. Tapi semua terpulang kepada sang pemenang, toh semua adalah pilihan-pilihan. (Wakhudin/”PR”)***
Tidak ada komentar:
Posting Komentar